Ide pengintegrasian sertifikasi sawit yang dibuat pemerintah Indonesia, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mendapat dukungan dari sekitar 300 perusahaan pengguna CPO di Uni Eropa yang hadir dalam pertemuan dengan delegasi Indonesia tersebut.
Berdasarkan hasil pembicaraan pekan lalu, Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk mengkaji pemberian kemudahan bagi produsen sawit Indonesia yang telah memegang ISPO untuk memperoleh sertifikat RSPO. "RSPO telah memberi tanggapan positif untuk melihat kemungkinan mekanisme sedemikian rupa sehingga apabila perusahaan Indonesia telah menerima ISPO. Maka RSPO hanya akan melihat kurang lebih 10% variable tadi yang belum ada pada ISPO. Jadi tidak harus mengulang lagi sistem sertifikasinya," jelas Bayu kepada wartawan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (10/6). "Begitu lewat dari ISPO, tinggal tambah sedikit yang Uni Eropa inginkan," ujarnya.
Konvergensi ISPO dan RSPO masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut di level teknis sehingga belum bisa segera diberlakukan. Meski demikian, Bayu optimis pengintegrasian ini dapat diwujudkan. Pasalnya, hanya sedikit sekali perbedaan variabel penilaian dalam ISPO dan RSPO.
"Sampai dengan saat ini RSPO adalah sistem sertifikasi paling terkenal, paling banyak diterima. Perbedaannya kurang dari 10% antara variable yang ada di dalam RSPO dan variable yang ada dalam ISPO," ucap dia.
Bila konvergensi ISPO dan RSPO berhasil disepakati, biaya sertifikasi yang ditanggung bersama oleh pembeli dan penjual bisa dihemat. Jika produsen CPO yang sudah memperoleh ISPO harus mengeluarkan biaya lagi untuk memperoleh sertifikat RSPO, pembeli di Uni Eropa pun harus menanggung biaya lebih besar.
"Namanya bisnis, mereka ingin mengurangi biaya itu, kalau mereka bisa memercayai dan yakin dengan integritas ISPO, ngapain harus mengeluarkan biaya lagi?" ungkap Bayu. Dia menambahkan, untuk pembiayaan sertifikasi CPO, Kementerian Pedesaan dan Lingkungan Inggris telah menawarkan kerjasama dengan Indonesia.
Kerjasama ini didasari oleh kenyataan bahwa 42% CPO Indonesia dihasilkan oleh petani kecil yang tidak memiliki cukup modal untuk melakukan sertifikasi. "Inggris sepakat menjajaki kemungkinan kerjasama untuk membantu petani kecil mendapatkan serifikat itu," ulasnya.
